Latest Post

Ketua LSM AWAK (Defrianto Tanius)

Padang, indsatu
. Sidak ke SPBU seharusnya bukan lagi merupakan pekerjaan ekstra dari Kapolda, sebab di kabupaten/ kota sudah ada polres, demikian sesal Defrianto Tanius.

Bahkan instrumen penegakan hukum dari kepolisian juga telah ada di setiap kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kapolsek.

Penangkapan penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU Kamang oleh Kapolda Sumbar tentu saja menjadi pertanyaan publik, kenapa harus Kapolda ?, Demikian disampaikan Ketua LSM AWAK ini.

Banyak kalangan yang berasumsi bahwa jajaran polres setempat kurang peka terhadap lingkungan yang menjadi wilayah hukumnya.

Sehingga salah SPBU di wilayah hukumnya sempat "tertangkap" dalam sidak Kapolda Sumatera Barat.

Kita sangat mengapresiasi segala sesuatu yang telah dilakukan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suhardjono dalam mengamankan hak-hak rakyat dalam aspek BBM Bersubsidi.

Selanjutnya kita berharap proses hukum yang ditegakkan harus menyentuh dan menindak SPBU terkait, karena SPBU itulah yang tidak menjunjung tinggi UU Niaga Migas.

Selanjutnya kita berharap proses hukum yang ditegakkan harus menyentuh dan menindak SPBU terkait, karena SPBU itulah yang tidak menjunjung tinggi UU Niaga Migas.

Preseden buruk terkait pelanggaran UU Migas diharapkan tidak lagi terulang, sebab di daerah ada polres dan Polsek sebagai perpanjangan tangan Kapolda.

Mencegah dugaan ada oknum yang terlibat dalam pelanggaran terhadap UU Migas ini, kita berharap Forkompinda yang ada untuk bersepakat menertibkan bawahan masing-masing.

Selain itu berdasarkan informasi dari masyarakat, saat ini juga sangat marak keresahan warga terkait tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan.

Forkompinda di Sumatera Barat diharapkan untuk bersepakat untuk melaksanakan kegiatan pemberangusan seluruh tambang ilegal yang disebut-sebut sedang marak di Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat. (***)

PADANG - 28 JANUARI 2023 - Rasa putus asa menyelimuti hati Marni (39) ibu Nabila Qhairunnisa, saat pihak Rumah Sakit di Jambi memberikan rujukan ke RSUP M. Djamil Padang. Rujukan pengobatan kepada anaknya yang masih berusia 3 tahun tersebut disebabkan, rumah sakit di Jambi belum lengkap untuk dokter bagian Hematology.

Terbayang derita yang dialami buah hati tercinta Nabila Qhairunnisa harus dibawa ke Padang. Suami hanya seorang pekerja bangunan, famili dan keluarga juga tidak ada di Padang. Satu tekat yang ada pada diri Marni, ia harus membawa anaknya berobat ke Padang, meski apapun yang akan terjadi.

Seberkas cahaya membias pada dirinya, karena teringat punya saudara di Padang. Setidaknya, bisa untuk menunjukkan jalan dan mencari penginapan selama anaknya dirawat di RSUP M. Djamil Padang. Tuhan pun membukakan jalan, berkat pertolongan saudaranya Fitri di Padang, semangatnya makin tinggi untuk mengobati anaknya.

Saudaranya itu yang mengantarkan dan membantu mengurus segala sesuatunya di Padang selama anaknya berobat. Sepertinya, cobaan belum berakhir. Saat mengurus administrasi terjadi kesalahan rujukan dari rumah sakit Jambi. Sebab, dokter yang menangani tak lagi di RSUP M. Djamil Padang.

Terbayang lagi, bakal lama tinggal di Padang mengurus administrasi yang salah itu. Dan, tak bisa dipastikan berapa lama akan selesai. Kembali Tuhan menunjukkan jalan, saat kebingungan itu,  ia pun mendapatkan kakak angkat di Padang. Kakak angkatnya itu yang membantu persoalan kesalahan administrasi tersebut.

Namun, membuatnya terharu saat mengurus kesalahan  administrasi itu, pihak RSUP M. Djamil, Pak Irawan S.Sos, M. Kes, Tim Promkes dan Pemasaran RSUP DR. M. Djamil Padang dan Buk Siska bagian labor, turut membantu dan langsung mengurus segala sesuatunya. Melihat pelayanan pihak  RSUP M. Djamil itu, ia tak kuasa menahan tetes air mata. Tak ada kesulitan berarti, bahkan perobatan anaknya berjalan dengan baik.

"Berkat bantuan pihak pihak RSUP M. Djamil Padang. Pak Irawan dan Buk Siska yang membantu menyelesaikan masalah administrasi itu, dua hari langsung selesai. Anak saya langsung di suntik dan diberikan dua kantong darah. Alhamdulillah anak saya sudah terlihat sehat dan mulai semangat," katanya Mirna kepada media ini, Jumat (27/1) di RSUP M. Djamil Padang.

Rasa syukur dan bahagia membaluti perasaannya. Pelayanan pihak RSUP M. Djamil Padang sangat luar biasa. Padahal, ia sempat putus akibat kesalahan administrasi itu. Namun, Tuhan membukakan semuanya. Keletihan mengobati anaknya di RSUP M. Djamil Padang, terbalas dengan  sikap tulus, ikhlas dari Pak Irawan dan Buk Siska yang ikut turun tangan.

"Terima kasih pihak RSUP M. Djamil Padang, terutama Pak Irawan dan Buk Siska. Berkat turun tangannya bapak dan ibu, anak saya cepat di obati. Entah bagaimana saya bisa membalas kebaikan itu. Termasuk juga saudara saya Fitri dan kakak angkat yang menunjukkan jalan," katanya Mirna dengan mata berkaca, sembari mengatakan, ia lebih cepat pulang ke Jambi dari perkiraan semula.  **


Padang, indsatu.
Kegiatan hiburan pasar malam di Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan  Koto Tangah Padang berpotensi timbulkan konflik kepentingan, aparat hukum diharapkan tindak tegas pengganggu izin.

Pada prinsipnya pelaksanaan pasar malam yang merupakan hiburan rakyat ini mampu membangkitkan ekonomi rakyat terutama pedagang kecil.

Pengelola memanfaatkan masa libur sekolah dengan menggelar sejumlah permainan murah meriah dan menarik pengunjung.

Awalnya pelaksanaan pasar malam ini disambut antusias oleh warga sekitar pelaksanaan pasar malam, terutama pedagang makanan kecil.

Tingkat kunjungan yang relatif tinggi, membawa berkah bagi pedagang makanan kecil sebab ekonomi kerakyatan dapat menggeliat.

Namun ditengah-tengah pelaksanaan, diduga bermunculan kelompok warga yang mengambil peran tanpa izin.

Kondisi ini dapat saja berdampak kepada terkendalanya ekonomi kerakyatan yang sedang menggeliat disaat masa liburan sekolah.

Sejumlah pedagang makanan kecil di pasar malam ini mengaku agak kecewa dengan munculnya kelompok-kelompok baru tersebut.

Kita khawatir dengan adanya kelompok baru di pasar malam ini, kegiatan pasar malam ini dapat berakhir kapan saja disebabkan adanya potensi konflik kepentingan.

Kita berharap pelaksanaan pasar malam ini dapat terlaksana kondusif sesuai izin yang dikantongi oleh pengelola karena kegiatan pasar malam berdampak positif bagi perekonomian kami rakyat kecil.

Satu-satunya solusi, tentu saja kita berharap adanya peran serta aktif aparat penegak hukum untuk mewujudkan rasa aman kepada pengelola sesuai izin yang dikantongi.

Sebab pada prinsipnya jika izin sudah diberikan, pemerintah dan atau aparat penegak hukum berkewajiban mengamankan aktifitas sesuai izin tersebut.

Untuk itu kita berharap agar aparat penegak hukum untuk menindak tegas siapa saja yang menggangu aktifitas terhadap izin pasar malam ini, sebut pedagang kecil ini.

Sebab jangan pula akibat adanya kepentingan pemain baru, harapan kami  pedagang makanan kecil untuk dapat bertahan hidup menjadi terkendala.

DR. Fauzi Bahar M.Si Datuak Nan Sati saat menerima Piagam Penghargaan dari Panitia Mubes IKW RI.

Padang, indsatu
. Panitia Mubes ke V Ikatan Keluarga Wartawan RI menyerahkan piagam kepada DR. H. Fauzi Bahar M. Si Datuak Nan Sati Kamis (15/12/2022)

Seharusnya piagam ini sudah  diserahkan saat pelaksanaan Musyawarah Besar IKW RI tanggal 10 Desember lalu, namun beliau tidak berkesempatan hadir, sebut Deni

Sebagaimana diketahui Bang Fauzi disaat Pelaksanaan Mubes IKW tersebut memiliki kegiatan yang sangat penting yaitu menyerahkan bantuan kepada korban Cianjur.

Disampaikan Deni, Penyerahan Piagam dari IKW RI ini sebagai bentuk penghargaan kepada beliau, Fauzi Bahar tidak dapat terpisahkan dari nilai-nilai luhur kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Begitu juga terkait semangat kebersamaan dan atau Ukhuwah Islamiyyah yang telah ditanamkan saat menjabat sebagai Walikota Padang. 

Program Asmaul Husna, Pesantren Ramadhan, Perempuan Berlibab dan BAZNAS yang dirintis beliau saat menjabat Walikota Padang telah meningkatkan peradaban di Kota Padang.

Seluruh program yang telah dilaksanakan di Kota Padang ini (dirintis oleh Fauzi Bahar) kini terus diadopsi oleh pemerintahan di daerah lain.

Penyerahan piagam oleh Panitia Pelaksana Mubes IKW RI ini, dilaksanakan setelah melaksanakan Shalat Isya berjemaah yang diimami oleh Ketua LKAAM Sumbar ini.

Menurut Deni, Fauzi Bahar juga berkesempatan menyampaikan Tausiyah Lima Menit usai Shalat Berjamaah.

Dalam Tausiyah tersebut, Fauzi Bahar menyampaikan pentingnya arti dan pelaksanaan shalat.

Tidak melaksanakan shalat, ibadah yang kita lakukan tidak memiliki arti dihadapan Allah SWT demikian pesan Fauzi Bahar, ungkap Deni Handani.

MoU antara Dan Lanud Sutan Sjahrir dan Sorgum Indonesia Grup

Padang, indsatu.
Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Sorgum sebagai salah satu komoditas untuk mewujudkan ketahanan pangan (nasional) bagi masyarakat demikian disampaikan Willy Fidyanto (Kepala Cabang SIG Sumbar).

Sorgum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak dan bahan baku industri. Sebagai bahan pangan, sorgum berada pada urutan ke-5 setelah gandum, jagung, padi sebut Willy.


Dijelaskan Willy, Sorgum merupakan makanan pokok penting di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara dan bisa dikembangkan di Propinsi Sumatera Barat

Di Sumatra Barat, Program Presiden Jokowi disambut baik oleh Dan Lanud Sutan Sjahrir, Dan Lanud Sutan Sjahrir Kolonel Nav Saeful Rakhmat telah memberikan kesempatan kepada Sorgum Indonesia untuk membangun Sorgum di lahan Lanud Sutan Sjahrir, sebagai percontohan di Sumatera Barat.

Mendukung Program Presiden Jokowi, yang dikawal dan disosialisasikan juga oleh Wamentan Harvick Hasnul Qolby. Menurut Willy, Dan Lanud Sutan Sjahrir telah memfasilitasi Sorgum Indonesia Grup menanam Sorgum di kawasan Lanud Sutan Sjahrir Padang.


Yang mana Lanud Sutan Sjahril Padang akan dijadikan sebagai contoh kebun Integretit yang berbasiskan kepada Sorgum, demikian disampaikan Willy.

Mengoptimalkan program  penanaman Sorgum sebagai percontohan tersebut telah dilaksanakan MOU antara Lanud Sutan Sjahrir dengan Sorgum Indonesia.

Jum' at tanggal (28/10) Direktur PT. Sorgum Indonesia Grup Moh Hendri Sultan Chaniago bersama Dan Lanud Sutan Sjahrir  Kolonel Nav Saeful Rakhmat telah menandatangani Mou terkait sukses program Presiden Jokowi tersebut (Sorgum) di Sumatera Barat.






Padang, indsatu
. Wujudkan Program Ketahanan Pangan Nasional Presiden RI Joko Widodo, PT. Sorgum Indonesia  Grup bersama Kepala Cabang Sorgum Indonesia Grup Sumbar dan Riau beserta pengurus bersilaturahmi dengan Komandan Lanud Sultan Sjahrir Kolonel Nav Saeful Rakhmat.

Hal ini diungkapkan oleh Presiden Sorgum Indonesia H. Mohd Sultan Caniago bersama Willy Fidyanto. SE, Kamis (29/9).

Silaturrahmi dengan Kolonel Nav Saeful Rakhmat Komandan Lanud Sultan Sjahrir, beliau menyambut baik Silaturrahmi yang dilakukan hari ini.


Sultan Caniago menyebut  silaturrahmi tersebut guna untuk melakukan penanaman Sorgum di Wilayah Sumbar dan sekitarnya. untuk

Program Ketahanan Pangan yang dicanangkan Presiden Jokowi untuk mengantisipasi gejolak yang sedang berlangsung di beberapa negara. Terlebih Wamentan Harvick  Hasnul Qolbi sebagai Bapak Sorgun Indonesia yang sudah beberapa kali ikut  perdana terakhir bersama KASAL dan jajarannya melakukan penanaman baik secara langsung maupun zoom di seluruh Indonesia dan mendapatkan Rekor Muri, ini perlu diapresiasi oleh Instansi Vertikal terhadap kegiatan tersebut, apalagi setelah beberapa hari lalu antara Panglima TNI dengan Kementrian Pertanian Republik Indonesia melakukan MoU dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, pakan dan energi nasional dalam peningkatan taraf hidup petani dan masyarakat, imbuhnya.


Sementara itu Willy Fidyanto mengatakan hampir seluruh bagian tanaman sorgum, seperti biji, tangkai biji, daun, batang dan akar, dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Mulai menjadi makanan seperti sirup, gula, kerajinan tangan, pati, biomas, bioetanol dan tepung penganti terigu dan lainnya.

Menurutnya, yang menarik dari sorgum adalah tidak ada kandungan gluten. Sorgum kaya kandungan niasin, thiamin, vitamin B6, juga zat besi, dan mangan ini patut dikembangkan sebagai pangan alternatif yang menyehatkan.

Dan budidaya sorgum ini sangat cocok untuk dikembangkan di Propinsi Sumatera Barat, demikian akhir Willy. (***)


Pessel, Indsatu,
Sekumpulan Warga Ampiang Parak mengucapkan terimakasih atas anggaran yang dipersiapkan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melalui dinas terkait.

Melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, Pemprov Sumbar menganggarkan sebesar Rp. 1.816.500.000 dalam APBD tahun 2022.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Amping Parak di Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk melaksanakan  program tersebut telah dilakukan proses tender dengan rekanan pemenang CV. Tanjuang Mutiara Piliang.

Sebagaimana diketahui CV. Tanjuang Mutiara Piliang Ditetapkan sebagi pemenang dengan penawaran senilai Rp. 1.398.352.248.70.

Dengan adanya perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini, diyakini akan dapat mendukung lahan pertanian masyarakat.

Untuk itu warga berharap pekerjaan jaringan irigasi ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh kontraktor pelaksana, hingga usia bangunan juga akan panjang.


Padang, indsatu
. Seharusnya Pemerintah Propinsi Sumatera Barat terutama sekali Gubernur Mahyeldi Ansharullah menyikapi dengan baik permasalahan yang ada di hadapannya.

Hal ini diungkapkan Ketua LSM AWAK Defrianto Tanius terkait polemik antara pihak kehutanan dengan BPJN Sumatera Barat.

Masyarakat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat membutuhkan bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat khususnya BPJN Sumatera Barat terkait kelancaran arus lalu lintas.

Kita melihat longsoran di Sitinjau Lauik yang mengganggu ruas jalan nasional sebenarnya tanggungjawabnya instansi kehutanan.

Sebab pemeliharaan dan perawatan hutan merupakan tanggungjawab dan kewenangan instansi kehutanan,  ada longsor tentu saja merupakan indikasi hutan tersebut kurang terperhatikan.

BPJN Sumatera Barat menurut hemat kita hanya membantu penanganan longsoran yang mengganggu ruas jalan nasional.

Sikap BPJN Sumbar ini sebenarnya pantas diapresiasi dan didukung penuh oleh seluruh stakeholder yang ada, apalagi longsoran tersebut telah menjadi ancaman serius bagi keselamatan "jiwa" pengguna jalan.

Seyogyanya Mahyeldi Ansharullah menjadi penengah saat oknum dari institusi kehutanan "mengancam" petugas dan atau pejabat dari BPJN.

Ironis, pejabat dari BPJN Sumbar sempat diperiksa bahkan diancam dapat dipidana terkait penanganan longsoran di Sitinjau Lauik.

Defrianto Tanius (Ketua LSM AWAK)
Mahyeldi Ansharullah sebagai Gubernur Sumbar menurut aktifis Anti Korupsi ini memiliki kewenangan untuk segera menghentikan kisruh antara kehutanan dan BPJN Sumbar.

Sikap tegas Mahyeldi Ansharullah ini sangat dibutuhkan demi terciptanya suasana yang kondusif untuk penanganan longsor di Sitinjau Lauik ini. (RH)


Araamandiri.com, Sumbar
- Pekerjaan pengerukan sendimen milik BWSS V Padang di bawah Satuan Kerja (Satker) Operasi dan Pemeliharaan (OP) yang merupakan kegiatan utama untuk mempertahankan prasarana sumber daya air (SDA) di jalan Ujung Tanah Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang terkesan ditutupi.

Pasalnya, saat tinjau lapangan tidak ditemukan atau terlihat plank proyek. Dan apabila ini hanya pekerjaanya hanyan Penunjukan Langsung (PL), sebagai pertanda atau rambu-rambu kepada masyarakat, bahwa di kawasan itu sedang ada alat berat untuk melakukan pekerjaan galian sendimen.

Jika saja terjadi kecelakaan di lokasi proyek,  kemana masyarakat meminta pertanggungjawaban. Meskipun hal ini tidak diinginkan siapa saja.

Tidak itu saja, pihak rekanan sepertinya juga mengabaikan Alat Pelindung Kerja/ Diri (APK/APD) sebagai salah satu jaminan rasa nyaman dan aman kepada seluruh karyawan, apalagi disaat melakukan pekerjaan.

Ini disampaikan "Cr" salah seorang warga yang juga pemilik warung didaerah kerja tersebut kepada wartawan beberapa saat di lapangan, Kamis (11/8).

Ia menyayangkan, sebab itu merupakan keharusan atau bahkan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan dan itupun tertuang dalam undang-undang. Artinya jelas ini telah mengangkangi undang-undang UU No 13 Tahun 2003 dan PP No 50 Tahun 2012.

Pada dasarnya, setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”),"

Terpantau waktu lalu para pekerja tidak memakai helm pelindung kepala, sarung tangan, rompi di saat bekerja. 

Selain itu, Ia juga mempertanyakan material sendimen galian, yang katanya  akan dijual. Apakah telah sesuai aturan, hasil galian tersebut boleh dijual ?, tanya Cr.

Untuk lebih jauh, tim redaksi berupaya mengkonfirmasi persoalan diatas kepada Aditya selaku Satker OP BWSS V Padang. Namun sayang, hingga berita tayang, yang bersangkutan bungkam.

Sementara itu, Kepala BWSS V Padang Dian Kamila, saat dimintai tanggapanya terkait persoalan di atas juga diam seribu bahasa.

Hingga berita ini tayang, tim masih berupaya mengumpulkan data dan konfirmasi pada pihak-pihak terkait. N3

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.