Articles by "Nasional"

Showing posts with label Nasional. Show all posts


Nusantaranews.net, Padang
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang bakal berlangsung di Kota Padang pada 7-10 Agustus 2022, Provinsi Sumatera Barat, mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Ini merupakan momentum bagi masyarakat Kota Padang untuk bisa berkontribusi mensukseskan acara ini. Karena banyak hal yang dapat diambil manfaatnya, apabila acara ini berjalan dengan baik. Apalagi pasca covid, banyak lini sector yang hancur seperti pedagang kecil, UMKM, industri hiburan, perhotelan dan lain sebagainya.

Ini disampaikan Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC PP) Kota Padang Roy Madea Oka, kepada wartawan beberapa saat lalu.

Untuk itu, kita menghimbau agar semua lini masyarakat harus berperan serta mensukseskan acara ini. Mari sambut kehadiran para tamu yang datang ini, dengan keramah tamahan yang telah membudaya dalam masyarakat minang kabau. 

Dan terkhusus bagi jasa dibidang pariwisata, agar memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan Rakernas Apeksi di Padang menjadi sejarah yang baik dan menjadikan Kota Padang sebagai tuan rumah yang sukses tentunya,” ujarnya.

Kondisi Kolam Retensi (19/7) Masih Terbengkalai

Pengerukan sedimen yang merupakan pekerjaan utama pada pekerjaan pemeliharaan berkala polder atau kolam retensi penjalinan retarding pond senilai Rp2.264.164.000.00, milik Satker OP SDA, BWSS V Padang disinyalir masih "belum dikerjakan".

Terpantau media ini pada Selasa(19/7/2022) dilokasi pekerjaan. Kondisi kolam retensi tidak banyak perubahan. Rumput liar yang berpotensi menghalangi arus sungai masih menjadi pemandangan sehari-hari.


Begitu juga sedimentasi yang menjadi target pekerjaan utama, masih terlihat di dasar sungai kolam retensi penjalinan. Kemudian lokasi pekerjaan terlihat sepi, tidak ada alat excavator dan personil (para pekerja).

Saat media mewawancarai salah seorang warga yang tinggal sangat dekat dengan lokasi pekerjaan. Firman mengatakan tidak ada kegiatan pengerukan sedimentasi di kolam atau di aliran sungai ini.

"Tidak saya lihat adanya pekerjaan pengerukan sedimen disepanjang sungai ini. Yang saya lihat hanya satu alat excavator yang bekerja membuat akses jalan di pinggir sungai seberang sana," ujar pemuda itu.

Jalan yang di kerjakan menggunakan excavator hanya sekitar 30-50 meter diseberang pinggir sungai ini. Dan alat itupun sekarang sudah tidak terlihat lagi dilokasi, imbuhnya.

Sementara pada waktu lalu, kontraktor secara tegas mengatakan excavator amphibi kelas 20 ton Long Arm sudah didapatkan, dan saat itu sedang diperjalanan dari Duri menuju kota Padang.

Menyangkut hal itu, Frenky menilai ada indikasi pemberian oleh BWSS V Padang atas kelalaian yang dilakukan CV. Mustika Jaya Kencana(MJK). Ini salah satu tanda proyek tersebut sarat KKN, ungkapnya.

Kuat dugaan proyek yang berada di Kecamatan Kototangah ini hanya menjadi objek mencari keuntungan oleh pihak-pihak terkait, karena banyak hal yang menyebutkan demikian, kata Frenky.

"Pekerjaan utama pada paket ini ialah melakukan pengerukan sedimentasi sungai dengan menggunakan alat excavator amphibi kelas 20 ton Long Arm. Tapi hingga saat ini pekerjaan tersebut tidak kunjung dilakukan," ujarnya.

Frenky, Ketua PAC Ormas PP Kota Padang itu menyebutkan, parahnya keterlambatan itu seakan mendapat dukungan dari Kepala BWSS V Padang, Kepala Satker OP SDA, dengan dalih rekanan karena sulit mendapatkan alat utama tersebut.

Sementara, sama-sama kita ketahui, kesiapan rekanan dari awal untuk menyediakan alat excavator amphibi menjadi salah satu syarat utama yang tertera di dokumen kontrak, sebelum rekanan di nobatkan sebagai pemenang tender, imbuhnya.

"Setelah ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan proyek, kontraktor dengan dengan mudah mengatakan sulit mendapatkan alat utama tersebut, dan masih dalam upaya pencarian," ungkap Frenky.

Katanya, diduga kegiatan pekerjaan pemeliharaan berkala polder atau kolam retensi penjalinan retarding pond terkendala, karena ketidakmampuan rekanan menyediakan peralatan utama (Excavator amphibi kelas 20 ton Long Arm).

Sementara, kontraktor pelaksana CV. MJK bernama Andi pernah mengatakan beberapa waktu lalu, kalau pekerjaan tersebut tidak terlambat, malah surplus 4 persen, tandasnya.

Namun kata Frenky, fakta lapangan diduga kuat tidak membuktikan demikian, bahkan pelaksanaan pekerjaan disinyalir rekanan kangkangi aturan. "Karena untuk pengadaan direksikeet yang merupakan pekerjaan persiapan diduga kontraktor belum melakukannya," ujarnya lagi. 

Sebab tidak ditemukan kebaradaan direksikeet tersebut dilokasi pekerjaan. Dikhawatirkan pada pekerjaan ini rekanan tidak memiliki Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang menjadi acuan terhadap jalannya pekerjaan, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(N3/tim)

Pada acara talk show yang digelar tadi malam (Jum'at, 17 Juni 2022) disalah satu stasiun TV swasta tokoh PAN sarankan Dodi Hendra mundur dari jabatan Ketua Dewan Kabupaten Solok dan ini saran yang kurang waras demikian sebut Rusman kepada media ini.


Dengan dalih yang kurang masuk akal Zulherman sebut sebaiknya Dodi Hendra menyerahkan ke Partai Gerindra posisi Ketua DPRD Kabupaten Solok demikian yang kita amati saat talk show itu, sebut Rusman.

Menurut Rusman, Zulherman jelas sudah salah sasaran, seharusnya saran seperti itu  ditujukan kepada kalangannya, yaitu kepada Epyardi Asda (Bupati Solok) yang sama-sama berada di PAN.

Dengan dalih menciptakan suasana yang kondusif di Kabupaten Solok, Zulherman terkesan berniat menekan Dodi Hendra dihadapan publik (pemirsa Padang TV), ucap Rusman

Dan pernyataan Zulherman tersebut telah melenceng jauh dari tema diskusi yang membahas "Polemik Ketua DPRD Kab Solok Laporkan Bupati ke KPK", demikian disampaikan Rusman.

Lebih lanjut Rusman menyatakan, dihadapan pemirsa Padang TV, Zulherman terkesan seakan menciptakan jebakan politik kepada Dodi Hendra yang sedang berjuang memberangus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Solok.

Sebagaimana diketahui, Dodi Hendra telah melaporkan Epyardi Asda ke KPK berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Sumbar.

Dodi Hendra menyampaikan dengan tegas, permasalahan sudah diserahkan sepenuhnya kepada KPK dan enggan membahas secara detail pada diskusi yang digelar Padang TV tersebut.

Jadi sama-sama kita tunggu seperti apa kelanjutannya di KPK demikian sebut Dodi Hendra diakhir diskusi yang bertema Polemik Ketua DPRD Kab. Solok Laporkan Bupati ke KPK" itu. (***)


Majunya Roy Madea Oka (Bony) sebagai kandidat calon ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Barat, merupakan nafas segar bagi kehidupan ormas Pemuda Pancasila kedepan. Apalagi saat ini dalam momentum hari kebangkitan nasional bisa menjadi kebangkitan juga bagi Pemuda Pancasila Sumbar.

Ini disampaikan Ketua SAPMA PP Sumbar Fernando Anggiatman periode 2017 -2020, kepada media www.indsatu.net beberapa waktu lalu.

Menurutnya sosok Bony sangat pas dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan ormas Pemuda Pancasila saat ini. Hal ini berdasarkan penilaianya selama menjabat ketua SAPMA Sumbar periode 2017-2020 yang melihat seperti apa pola dan mekanisme Bony dalam memimpin MPC Pemuda Pancasila Kota Padang. 

Selama ini, beliau mampu membangun komunikasi secara eksternal dan internal organisasi dan juga mampu melaksanakan program internal baik itu jangka pendek menengah dan jangka panjang. Seperti melakukan atau melaksanakan diklat kaderisasi ormas Pemuda Pancasila dan memperhatikan kegiatan SAPMA sesuai perintah AD/ART organisasi. 

Selain itu bagi saya, Bony adalah sosok instruktur utama dan penerima kualifikasi kader utama diklat kaderisasi nasional yang dilakukan MPN Pemuda Pancasila di Batam.

 

Indsatu.net, Padang - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menyamakan visi pemerintah pusat dan daerah, maka diperlukan sosok leader ship cekatan, pekerja keras, displin dan mampu membuat keputusan yang bijak untuk menunjuk dan mengangkat bawahanya agar bisa bekerja dan melaksanakan kegiatan sesuai sesuai dengan perencanaan.

Namun sayang, kondisi ini tidak terjadi di BWS Sumatera V Padang, karena telah memasuki triwulan ke II tahun 2022 ini, SK pejabat baik PPTK, PPK, dan Satker sebagai penanggungjawab kegiatan, masih belum jelas.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang Dian Kamila saat dimintai tanggapanya Via Whatsapp di nomor 081349321xxx, tidak merespon.

Hal ini mengundang tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa hal ini bisa terjadi dan apa penyebabnya. Sebab apabila pembangunan infrastruktur tidak terhambat, maka berimbas terhadap inflasi geliat pertumbuhan ekonomi rakyat.

Ini disampaikan Mahdiyal Hasan SH selaku praktisi hukum yang juga tokoh pemuda pemerhati yang kritis melihat pembangunan di Sumatera Barat.

"Mereka kan disumpah untuk mengabdi kepada negara dan rakyat. Dan juga mereka digaji dari uang rakyat,". Ucapnya.

Apabila ini dibiarkan, maka akan timbul kecurigaan masyarakat atau, ada aroma tak sedap yang terindikasi adanya deal-deal politik siapa yang ingin menjadi pejabat dan bagaimana kontribusinya agar bisa ditunjuk dan diangkat menjadi pejabat dilingkungan BWSS V Padang.

Tentunya kita tidak menginginkan itu terjadi. Karena bertolak belakang  dengan Nawacita Presiden Republik Indonesia Jokowidodo yang menginginkan reformasi birokrasi. Artinya, jika memang ada pejabat di BWSS V Padang yang kinerjanya tidak bagus, maka harus disegerakan untuk menunjuk penggantinya.

Semestinya, Dian Kamila selaku orang Sumatera Barat sendiri harus paham dan mengerti, bagaimana memacu peningkatan pembangunan yang cepat dan merata. Sehingga peningkatan kondisi ekonomi masyarakat juga jelas.

"Ini rapor merah bagi Dian Kamila selaku pemimpin di BWSS V Padang", tegasnya.

Dan perlu diingat, apabila kondisi ini dibiarkan, maka kita akan membentuk Aliansi Aktivis Peduli Pembangunan Sumatera Barat, untuk menyorot kinerja Pejabat dilingkungan BWSS V Padang (by the rules).


Indsatu.net, Padang - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahruri kembali mendapat dukungan dari masyarakat untuk maju di Pilpres 2024. Kali ini, dukungan tersebut datang dari kaum melenial pecinta olahraga beladiri di Sumatera Barat.

Deklarasi dilakukan di wilayah Jalan Gajah Mada, Gn. Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Jumat (15/04/2022) petang.

Koordinator aksi, Wandra mengatakan, Firli Bahuri merupakan tokoh yang tepat untuk memimpin bangsa Indonesia karena berani dan tegas memberantas korupsi. Firli merupakan tokoh antikorupsi.

Selain itu, pihaknya juga menilai, Firli mampu mengangkat aspirasi kaum milenial dan memajukan olahraga Indonesia.

"Deklarasi ini kami lakukan untuk mendukung pencalonan bapak Firli Bahuri maju menjadi Presiden RI 2024," kata Wandra.

"Kami melihat, dengan jiwa yang  tegas dan berwibawa, pak Firli bisa membangun Indonesia. Kedepan, khususnya bidang olahraga akan lebih maju," sambungnya melanjutkan.

Wandra menyebut, Firli telah banyak membantu dan memperhatikan masyarakat kecil. Terlebih, saat terjadinya kelangkaan minyak goreng. Firli mau terun langsung mengusut kelangkaan tersebut.

"Jadi, kami sangat yakin sosok Pak Firli adalah sosok yang patut dijadikan teladan. Beliau pantas untuk maju dan menjadi Presiden RI 2024," pungkasnya.


INDSATU.NET - JAKARTA, Hari ini saya menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob di Istana Merdeka, Jakarta, yang datang bersama beberapa menteri. Ini kunjungan kedua PM Ismail Sabri ke Indonesia setelah kunjungan resminya pada 10 November 2021 lalu.

Selepas penyambutan tadi, saya dan PM Ismail Sabri menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia oleh Menteri Ketenagakerjaan RI dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia.

MoU antara kedua negara tersebut mengatur penggunaan sistem satu kanal sebagai sistem perekrutan hingga pengawasan yang akan memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).

Kami juga berdiskusi mengenai kerja sama untuk menangani masalah praktik penyelundupan manusia yang masih terjadi hingga saat ini, serta tentang batas negara maritim dan darat kedua negara.

I


INDSATU.NET - BALI, Kerajinan tangan khas Indonesia selalu menjadi perhatian saya kalau berkunjung ke daerah, termasuk saat gelaran sidang IPU ke-144 di Bali. Saya mendatangi pelaku UMKM yang menjual tenun ikat atau kain endek asli Pulau Dewata.


Corak yang sangat khas, mulai dari motif bunga, daun, hewan dan pemandangan terlihat sangat cantik dan elegan. Apalagi, semua proses pembuatannya masih menggunakan mesin tenun tangan dan kainnya diwarnai dengan warna alami dari tumbuhan.

Keindahan kain Endek Bali ini tidak hanya memikat masyarakat lokal, tetapi mancanegara. Betapa membanggakannya wastra Indonesia ini dipakai dalam koleksi merek ternama dunia.

Semoga semangat pelaku UMKM terus menyala dan dapat memberikan karya terbaik untuk kemajuan budaya dan ekonomi yang berkelanjutan.

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.