“Pimpinan daerah yang hadir dalam Rakernas ke XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini agar bertukar pikiran, untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi di kotanya masing-masing,” harap Bobby, (6/08/2022).

"Selain pelayanan publik yang prima, para Walikota harus mampu mendorong sektor perekonomian yang terpuruk pasca Pandemi Covid-19 untuk secepatnya".

“Dan setelah Rakor ini diharapkan muncul juga ide dan kebijakan-kebijakan yang inovatif dari pimpinan daerah ini, untuk mendongkrak kemajuan dimulti sektor demi kesejahteraan masyarakat” ujarnya.

Dan Bobby juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Padang, untuk mendukung Rakernas ke XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ini, karena kesuksesan Pemda merupakan kesuksesan kita bersama", himbau Bobby. (deni)

Sumut, Ind1. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, demikian sebut Suhardi (Ketua DPD Propinsi Sumatera Utara Partai Daulat Kerajaan Nusantara).

Ir. Setyo Purwadi Mangunsastro MM

Merosotnya peran hukum sebagai garda keadilan, diakibatkan konflik  kepentingan dari oknum penegak hukum yang kebetulan sedang "berkuasa" demikian tegas Suhardi.

Kondisi bangsa yang sudah kronis inilah yang harus menjadi agenda aksi penting bagi kita di Partai Daulat Kerajaan Nusantara. 

Bagaimana kita membangkitkan kembali kedaulatan hukum saat ini sudah sangat memprihatinkan, negara kita negara hukum namun prilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hukum dikalahkan kekuasaan dan uang.

Subjek hukum menjadi objek hukum sehingga ketidakadilan terus yang terjadi, ketidakadilan yang terus menerus terjadi menimbulkan rasa pesimis dan frustasi masyarakat terhadap lembaga dan citra penegakkan hukum.

Kita harus bangkitkan bangunan penegakkan hukum yang konsekuen, berkeadilan bagi siapapun masyarakat sebagai pencari keadilan, tidak tebang pilih dan berkepastian hukum.

Menurut saya, kita harus meng-upgrade seluruh masyarakat Indonesia sebagai pengemban hak dan kewajiban atau disebut Subjek Hukum  menjadi  Subjek Hukum Aktif yg ikut mempedulikan, mengawasi, mengontrol dan atau mengawal penegakkan hukum tersebut. 

Sehingga perwujudan kedaulatan rakyat berlaku secara nyata, implementasi terhadap hal ini saya menamakan Subjek Hukum Aktif ini dengan nama Garda Hukum atau Pengawal Hukum, sebut Suhardi.

Dalam upaya membangkitkan kembali azaz dan prinsip hukum yang berdaulat inilah, kita berupaya menghimpun tokoh tokoh bangsa yang bermoral dan berintegritas dalam satu wadah.

Bersama kita wujudkan Partai Daulat Kerajaan Nusantara merupakan wadah peningkatan harkat dan martabat Bangsa Indonesia yang berkeadilan dan sejahtera, ajak Suhardi. (***)

Pengerukan sedimen yang merupakan pekerjaan utama pada pekerjaan pemeliharaan berkala polder atau kolam retensi penjalinan retarding pond senilai Rp2.264.164.000.00, milik Satker OP SDA, BWSS V Padang disinyalir masih "belum dikerjakan".

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Warga Anti Korupsi ini berharap ada perhatian ekstra dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tentu saja akan berdampak kepada peningkatan ekonomi dan sosial  masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Menurutnya Pemprov Sumbar diharapkan meningkatkan alokasi anggaran terhadap daerah yang berlatarbelakang akses tersulit dan dibarengi dengan biaya yang relatif tinggi itu.

Dalam hal ini, kita tidak melihat masyarakat Kepulauan Mentawai tidak mampu untuk menyelesaikan atau menyelenggarakan aktifitas keseharian mereka, tegasnya.

Namun dengan peningkatan kepedulian  Pemprov Sumbar diyakini akan dapat mewujudkan peningkatan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas keseharian.

Misalnya, untuk lebih meringankan beban biaya bagi pelajar dan atau mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar Kabupaten Mentawai dibutuhkan subsidi atau bantuan penyeberangan dari Pemprov Sumbar.

Pemprov Sumbar diharapkan dapat memberikan subsidi kepada pelajar atau mahasiswa yang keluar dari Mentawai di awal tahun ajaran atau semester baru.

Saya kira ini bentuk kerja keras Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meringankan beban rakyatnya, demikian sebut Defrianto Tanius.

Saat ditanya terkait tekhnis, Defrianto Tanius mengatakan "tentu saja Mahyeldi-Audy yang lebih paham dan mengerti tata kelola merealisasikannya".

Namun saya optimis, jika Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersikap serius menanggapi aspirasi rakyat, Mahyeldi-Audy diyakini bisa membuat regulasi berikut juklak dan juknisnya, akhir aktifis anti korupsi ini. (***)

Padang, indsatu. Pemenang tender Pembangunan Sarana/ Pengendalian Banjir Batang Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan pagu anggaran 22.239.262.287,-   milik BWSS V Padang yang dimenangkan PT. Graha Bangun Persada, disinyalir telah ditentukan.

Pasalnya, kelengkapan dokumen izin Quari sebagai salah satu pendukung administrasi untuk memenangkan tender, diduga tidak ada atau dipalsukan. 

Dikatakannya, namun karena faktor bisik-bisik "setan", Pokja selaku panitia lelang meloloskan perusahaan tersebut. Ironisnya, perusahaan yang memenuhi syarat malah masuk kotak.

Kondisi ini bisa terjadi, karena adanya dugaan persengkongkolan para oknum-oknum pejabat di BWSS V, Pokja dan pihak perusahaan, dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok.

Hal ini dapat dibuktikan, dimana saat pekerjaan akan dimulai, perusahaan pemenang tender, kesulitan untuk mendapat material batu. Sehingga hingga berita ini tayang, pekerjaan masih belum bisa dilaksanakan sesuai schedule perencanaan.

Artinya dokumen dukungan Quari yang katanya dimiliki di daerah tersebut, ternyata tidak ada.

Oleh karena Ia meminta agar dugaan persekongkolan ini dapat diusut tuntas oleh pihak-pihak terkait, agar kedepanya, tidak ada lagi rekanan atau kontraktor yang terzalimi, tegasnya.

Saat ditanya, apa upaya yang telah Ia lakukan, RMK pun menjawab, bahwa Ia akan melakukan sanggahan, namun dirasa hasilnya juga nihil dan sia-sia. Karena proyek ini bukanlah untuk kontraktor yang ingin memdapatkan pekerjaan, tetapi kontraktor para oknum pejabat dan panitia lelang yang telah ditentukan.  

Terkait indikasi kegiatan sudah diambil alih orang dekat oknum di BWSS dan tidak dilanjutkan oleh Pemilik PT. Graha Bangun Persada juga diduga semakin menguak pasalnya kehadiran Direktur PT. Graha Bangun Persada di lokasi pekerjaaan tidak pernah terlihat.

Saat dimintakan dokumentasi kehadiran Direktur PT. Bangun Graha Persada berikut konsultan supervisinya PPK Kegiatan "Eka" terkesan kebingungan dan enggan dan menanggapi.

Demikian juga halnya dengan Kepala BWSS V Padang (Dian Kamila) dan Kasatker (Yusma Elfita) kedua pejabat BWSS V ini memilih enggan berkomentar.

Bahkan Dirjen SDA Kementrian PUPR juga tidak berkenan menanggapi konfirmasi terkait dugaan konspirasi keuangan negara pada kegiatan BWSS V di Kawasan Tapan Kabupaten Pesisir Selatan ini. (***)

Sumber Photo : Profil WA Direktur PT. Citra Muda Noer Bersaudara

Dalam WAG media ini mengundang dan menggabungkan Direktur PT.  Citra Noer Muda Bersaudara dan PPTK Kegiatan.

Selain itu kita juga menggabungkan Andi Wo, Antonius dan Nal Koto sebagai rekan-rekan media yang telah mempublish berita tersebut.

Nal Koto terlihat meng-upload berita dengan judul "Aspal Dingin, PPTK BMKCR Bungkam".

Meski telah tergabung dalam WAG ini, baik Direktur PT. Citra Noer Muda Bersaudara maupun PPTK terkesan enggan berkomentar.

Kondisi ini memang terdapat kesesuaian antara salah satu berita yang tayang dengan sikap penanggung jawab kegiatan Program Hibah Jalan Daerah di Kawasan Pantai Padang tersebut. Terakhir media ini juga telah menggabungkan Era Sukma ST (Kepala Dinas BMCKTR Propinsi Sumbar).

Tidak berbeda dengan sikap dua penanggung jawab lainnya, Era Sukma juga tidak menanggapi saat dimintai arahan dan penjelasan terkait tekhnis dan administrasi.

Nal Koto saat melakukan tes manual terhadap kondisi aspal.

Dampaknya tentu hanya dapat dilihat beberapa bulan kedepan, aspal di Kawasan Pantai Padang itu akan mudah terkelupas jika memang diaspal saat hujan.

Jika kondisi mudahnya aspal terkelupas beberapa bulan mendatang, tentu saja hal ini menjadi tanggung jawab Dinas BMCKTR.

Sebab meski informasi telah disampaikan namun tidak ada respon  dan tanggapan dari BMCKTR Propinsi Sumbar.

Aparat penegak hukum seperti Polda Sumbar maupun Kejaksaan Tinggi Sumbar, diharapkan proaktif untuk mengusut isu terkait dugaan pembiaran oleh BMCKTR Propinsi Sumbar ini.(****)

Pada acara talk show yang digelar tadi malam (Jum'at, 17 Juni 2022) disalah satu stasiun TV swasta tokoh PAN sarankan Dodi Hendra mundur dari jabatan Ketua Dewan Kabupaten Solok dan ini saran yang kurang waras demikian sebut Rusman kepada media ini.

Menurut Rusman, Zulherman jelas sudah salah sasaran, seharusnya saran seperti itu  ditujukan kepada kalangannya, yaitu kepada Epyardi Asda (Bupati Solok) yang sama-sama berada di PAN.

Dengan dalih menciptakan suasana yang kondusif di Kabupaten Solok, Zulherman terkesan berniat menekan Dodi Hendra dihadapan publik (pemirsa Padang TV), ucap Rusman

Dan pernyataan Zulherman tersebut telah melenceng jauh dari tema diskusi yang membahas "Polemik Ketua DPRD Kab Solok Laporkan Bupati ke KPK", demikian disampaikan Rusman.

Lebih lanjut Rusman menyatakan, dihadapan pemirsa Padang TV, Zulherman terkesan seakan menciptakan jebakan politik kepada Dodi Hendra yang sedang berjuang memberangus dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Solok.

Sebagaimana diketahui, Dodi Hendra telah melaporkan Epyardi Asda ke KPK berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Sumbar.

Dodi Hendra menyampaikan dengan tegas, permasalahan sudah diserahkan sepenuhnya kepada KPK dan enggan membahas secara detail pada diskusi yang digelar Padang TV tersebut.

Jadi sama-sama kita tunggu seperti apa kelanjutannya di KPK demikian sebut Dodi Hendra diakhir diskusi yang bertema Polemik Ketua DPRD Kab. Solok Laporkan Bupati ke KPK" itu. (***)